Definisi perekonomian Indonesia ada bermacam –
macam. Beberapa ahli ekonomi menyumbangkan pemikiran mereka untuk menemukan
arti dari perekonomian Indonesia. Dari seluruh definisi yang pernah ada secara
umum bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang
pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang
perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi
dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan
produksi, konsumsi dan atau distribusi.
Berbicara
tentang perekonomian Indonesia sendiri, Indonesia menganut sistem perekonomian
Pancasila. Sistem perekonomian pancasila memiliki pengertian yaitu suatu sistem
perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Sebagaimana teori
ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan
nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), sistem
perekonomian pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama,
kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi
masyarakat Indonesia. Orientasi dalan sistem perekonomian Pancasila yaitu
adalah semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam konsep sistem
perekonomian Pancasila terdapat lima ciri pokok yaitu dikembangkannya
koperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi yang
nasionalis, perencanaan yang terpusat dan pelaksanaan secara desentralisasi.
Berbicara perekonomian dan pemerataan di Indonesia,
kita mengetahui bahwa ada bagian negara kita yang kurang mendapat perhatian serius
dari pemerintah yaitu Indonesia bagian timur. Jika ditinjau dari beberapa
aspek, tentu sangatlah banyak aspek yang membuat perekonomian di Indonesia
bagian timur jauh tertinggal dengan Pulau Jawa. Dari banyaknya permasalahan,
berikut adalah lima masalah utama dari perekonomian di Indonesia bagian timur
yang saya kutip dari “KOMPASIANA” yaitu; “(1).Pulau
Jawa masih terlalu dominan sebagai pusat kegiatan perekonomian, baik kegiatan
produksi, distribusi, maupun jasa. Hal ini terlihat dari ratarata lebih dari 17
persen output yang dihasilkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa digunakan
oleh Pulau Jawa, sedangkan oleh wilayah lain di luar Pulau Jawa hanya di bawah
5 (lima) persen. (2).Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga
ditunjukkan dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang
digambarkan dari besarnya rata - rata PDRB kota yang hampir dua kali lebih
besar dari rata - rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut terjadi lebih besar
di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata kota terhadap
kabupaten ialah 227 persen, sedangkan di Indonesia bagian timur hanya sebesar
171 persen. (3).Hal ini menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia Barat
pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat
adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan wilayah
kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur.
(4).(Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi daerah
secara lintas sektor dan lintas wilayah, Kapasitas SDM aparatur daerah dalam
mengelola ekonomi daerah secara lintas sektor masih rendah, kompetensi SDM
stakeholder lokal/ daerah (masyarakat dan pengusaha lokal/daerah) masih rendah,
partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan keputusanterkait
pengembangan ekonomi daerah masih rendah). (5). Rendahnya kapasitas lembaga dan
fasilitasi dalam mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah,
(Fungsi lembaga-lembaga fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun
di daerah, baik dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang
optimal, kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah
masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh non
pemerintah)”.
Selain dari 5 masalah
utama diatas, saya berpendapat masih adanya beberapa masalah lainnya yaitu ;
(1). Masih terjadinya marginalisasi Indonesia bagian timur baik dari segi
politik, perekonomian, keamanan dan pemerataan. (2) Tingginya pengangguran yang
terjadi di Indonesia bagian timur khusus nya di Papua dikarenakan masih
tingginya sifat ke ekonomi yang ketradisionalan akibat kurangnya kepedulian
pemerintah pada SDM. (3). Kurangnya SDM yang dapat mengelola sarana pariwisata
sehingga pihak asing yang mengelola, perlu kita ketahui di Indonesia bagian
timur wisata laut yang sangat menarik terutama di wilayah Raja Ampat dikelola
oleh pihak asing. (4). Kurangnya aparatur keamanan (TNI) yang menjaga kedaulatan
NKRI di masyarakat yang membuat gerakan – gerakan pemberontak seperti RMS dan
OPM yang ingin memisahkan dari NKRI, gerakan – gerakan pemberontak seperti itu
bisa membuat ketegangan di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi
kegiatan perekonomian masyarakat di Papua.
Bagaimana
menyelesaikan masalah tersebut? Jika dilihat dari datanya, pertama kali hal
yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan sesuatu untuk mengurangi
julmlah pengangguran. Menurut saya, pemerintah perlu membuat beberapa
kebijakan, seperti membuka sekolah kursus ketrampilan yang bersifat informal
dengan tujuan dan harapan meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat
pribumi yang menganggur, pemerintah membuat peraturan daerah yang membatasi
surat izin usaha tidak terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang gerak
kepada mereka yang telah selesai mendapatkan bimbingan dan keterampilan
kewirausahaan tersebut, dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan dana kredit
dari Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal tersebut lebih baik
bila dibandingkan dengan meningkatkan investasi. Memang benar, investasi akan
menarik banyak tenaga kerja, dan akan mempengaruhi pengangguran menjadi turun,
tetapi melihat skill dan ketrampilan masyarakat yang masih minim, dan
dihadapkan oleh berbagai masalah lain, seperti peratutan - peraturan daerah
yang menghambat aksesnya investasi, dan masalah separatisme yang memberikan
rasa kurang aman oleh para investor. Sehingga dengan demikian pengagguran di
Indonesia bagian timur khususnya Papua akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi
akan mengalami peningkatan. Kedua, pemerintah juga harus memberikan dana untuk
merawat fasilitas pariwisata dan mengiklankan daerah wisata disana, jika ini
dilakukan maka pemasukan daerah dari segi kepariwisataan akan meningkat dan
dapat digunakan kembali sebagai APBD menggunakan fungsi alokasi untuk
memperbaiki daerah - daerah yang kurang
mendapat dana bantuan dari pemerintah. Ketiga, pemerintah mengurangi atau
menghilangkan pandangan yang membuat wilayah Indonesia bagian timur
termarginalisasi sehingga masyarakat Indonesia bagian barat dan tengah tidak
menganggap masyarakat Indonesia bagian timur dengan pandang sebelah mata.
Keempat, pemerintah menambah pasukan dan armada militer di Indonesia bagian
timur khususnya di daerah yang rawan terjadinya pemberontakan agar hal - hal
yang tidak diinginkan tidak terjadi dan roda perekonomian tetap berjalan dengan
baik.
Daftar
Pustaka
http://goo.gl/Ok6PCa
